Kuratorial

Memijak Ombak, Mengikuti Arah Angin

Elia Nurvista & Ayos Purwoaji

 

Akar Kultural dan Diaspora

Orang-orang Jawa mulai mendarat di Kaledonia Baru tepat 125 tahun yang lalu. Gelombang migrasi itu ditandai dengan perjalanan kapal uap Saint-Louis, yang membawa ratusan kuli kontrak dari Jawa, dari Batavia ke Nouméa pada tahun 1896. Di pulau yang merupakan koloni Perancis itulah mereka kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh di perkebunan kopi, atau pekerja kasar di tambang nikel.

Sejak saat itu, rute pelayaran dari Jawa ke Nouméa menjadi cukup sibuk. Kapal-kapal uap hilir mudik mengangkut para pekerja. Hingga tahun 1948, tercatat sebanyak 19.590 kuli kontrak Jawa diberangkatkan ke Kaledonia Baru. Sebagian besar dari mereka memang pada akhirnya kembali ke Jawa setelah kontrak kerja berakhir. Namun, ada juga yang memilih menetap dan berketurunan di tanah rantau.

Pada sensus penduduk 2014, tercatat sekitar 4.000 jiwa atau sekitar 1.43% penduduk Kaledonia Baru merupakan etnis keturunan Jawa berkewarganegaraan Prancis. Komunitas diaspora Jawa ini masih menjaga ingatan kolektif dengan terus melanjutkan “tradisi” yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, sebagaimana juga penduduk keturunan Jawa yang ada di Suriname yang masih terus mempraktikkan religi Jawa (kejawen) hingga saat ini.1Allen, P. (2013). Diasporic representations of the home culture: case studies from Suriname and New Caledonia. Asian Ethnicity, 16(3), 353–370. Penerusan “tradisi” semacam ini barangkali menjadi salah satu kunci untuk mempertegas keberadaan dan menautkan identitas “kejawaan” mereka dengan “Jawa” yang dibayangkan sebagai akar.

Sejarah kolonialisme Eropa, penemuan kartografi, perkembangan alat transportasi, dan pertumbuhan gagasan mengenai internasionalisme menyebabkan terjadinya migrasi dan diaspora masyarakat adat di seluruh dunia. Perpindahan fisik tersebut juga membuat sebuah komunitas masyarakat adat terlepas dari tanah asalnya. Di tanah yang baru, mereka pun lantas merombak ulang tata kehidupan yang sebelumnya dikenal, lantas membentuk kebudayaan campuran melalui proses negosiasi dan asimilasi selama beberapa generasi. Dalam kondisi yang sedemikian hibrid, bagaimana warga diaspora di seluruh dunia mendefinisikan akar identitas mereka? Bagaimana pula mereka memandang konsep “nasionalisme” yang mensyaratkan kesatuan sebuah komunitas dalam garis-garis batas geografis?

Biennale Jogja XVI Equator #6 mencoba merespon fenomena tersebut dengan mengajukan tema “Roots <> Routes” yang berusaha membentangkan spektrum persoalan antara budaya dan mobilitas, seperti perihal kepribumian (indigeneity) dengan rasialisme; batas-batas teritorial (territorial borders) dengan diaspora; mitologi dengan modernitas; pengetahuan tempatan dengan krisis ekologi; hingga ideologi pembangunan dengan batas-batas pertumbuhan (the limit of growth).

Melalui judul ini berbagai pertanyaan kembali terbuka untuk diajukan, seperti misalnya masih pentingkah—dan bagaimana cara—membicarakan keaslian atau lokalitas dalam dunia yang semakin global dan terhubung? Bagaimana pula kita menentukan garis batas dalam realitas diaspora? Atau dapatkah kita menghidupkan kembali pengetahuan tempatan di tengah modernisasi yang terus berjalan?

Konsep mengenai “roots and routes” sendiri telah lama dikaji dalam berbagai studi antropologi dan sosiologi untuk mendiskusikan bagaimana keterikatan atau ketercerabutan antara manusia dengan lokasi geografis memiliki arti penting dalam pembentukan sebuah kebudayaan.2Gustafson, P. (2001). Roots and Routes: Exploring the Relationship between Place Attachment and Mobility. Environment and Behavior, 33(5), 667–686.

Konsep ini kerap menjadi dasar dalam mengkaji perihal rasialisme, etnisitas, politik minoritas, hibriditas, diaspora, migrasi, hingga dasar-dasar pembekuan identitas dalam sebuah kelompok masyarakat.

Berbagai isu di atas menjadi sangat relevan ketika melihat hubungan antara kepulauan Indonesia bagian timur dengan wilayah Oseania. Karena selain berbagi akar kebudayaan dan sejarah kolonialisme Eropa, kedua wilayah ini juga menghadapi berbagai problem sosial kontemporer yang kurang lebih identik. Di antaranya adalah fenomena pekerja migran dan ekonomi skala kecil yang bergantung pada remitansi; krisis lingkungan akibat eksploitasi industri; punahnya mitologi dan pengetahuan tempatan akibat modernisasi; hingga solidaritas yang menguat pada isu-isu mengenai rasialisme dan semangat dekolonisasi. Berbagai permasalahan inilah yang berusaha direspon oleh karya-karya dari 34 seniman partisipan dalam Biennale Jogja XVI Equator #6.

 

Desentralisasi Sebagai Praktik

Selain perhatian yang besar atas problem-problem sosial baik di kepulauan Indonesia bagian timur dan Oceania, Biennale Jogja juga tertarik pada gagasan desentralisasi. Beberapa waktu belakangan terma desentralisasi dalam konteks ekonomi menjadi semakin signifikan setelah teknologi blockchain dan cryptocurrency mulai digunakan secara luas. Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan teknologi blockchain akan menjadi masa depan yang mampu menggeser berbagai struktur, mulai dari model transaksi ekonomi hingga pasar seni rupa, yang sebelumnya dianggap hierarkis dan memusat di beberapa titik saja, menjadi lebih tersebar merata dan demokratis.

Sebagai sebuah institusi, Biennale Jogja juga dapat dilihat sebagai sebentuk pemusatan baru. Sejak konsep biennale equator diperkenalkan pada tahun 2011, Biennale Jogja berusaha untuk meneguhkan posisi dirinya sebagai salah satu perhelatan penting di medan seni rupa dunia yang selama ini memusat pada negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Pada setiap perhelatannya, Biennale Jogja kemudian melibatkan seniman dari negara dan kawasan sepanjang garis khatulistiwa, mulai dari India, negara-negara Arab, Nigeria, Brazil, hingga negara-negara di Asia Tenggara. Dari berbagai lokasi di dunia, para seniman tersebut diterbangkan untuk menampilkan karya sehingga dapat ditonton oleh segelintir penikmat seni di Jogja. Apa yang dilakukan oleh Biennale Jogja ini tak ubahnya seperti logika pagelaran seni rupa internasional lainnya, bahwa melalui kekuatan finansial mampu memobilisasi seniman dari mana saja untuk meraih perhatian dari seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa perjalanan merengkuh khatulistiwa—yang pada awalnya dimaksudkan sebagai sebuah aksi membangun solidaritas ekosistem seni di negara berkembang—justru hanya menjadikan Biennale Jogja sebagai bentuk pemusatan baru.

Maka untuk menghindari kecenderungan pemusatan tersebut, sebagai penutup dari seri biennale equator kami ingin menguji sebuah gagasan: dapatkah Biennale Jogja sebagai sebuah peristiwa seni atau institusi seni didesentralisasi? Sejauh mana desentralisasi atas sebuah biennale dapat dilakukan?

Kali ini, kami berusaha untuk tidak menempatkan desentralisasi sebagai terma konseptual yang hanya menguap di forum-forum diskusi saja. Tetapi juga mendorong desentralisasi sebagai sebuah praktik nyata yang dapat ditiru dan digandakan di kemudian hari. Untuk itu, sebagai sebuah ikhtiar, pada Biennale Jogja XVI Equator #6 diadakan Program Labuhan (Docking Program) yang disusun bersama dengan beberapa kolektif seni dan institusi dari kawasan Indonesia bagian timur, antara lain Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih (Jayapura), Paparisa Ambon Bergerak (Ambon), SkolMus (Kupang), dan Komunitas KAHE (Maumere).

Setiap kolektif seni atau institusi yang menjadi mitra Program Labuhan memiliki kebebasan untuk menentukan tema, waktu, dan bentuk kegiatan yang akan dibuat dengan menyesuaikan konteks yang terdapat di masing-masing tempat. Sebaliknya, Tim Kurator Biennale Jogja hanya menjaga dan memastikan bahwa proses curah gagasan yang dilakukan selama perencanaan Program Labuhan ini dapat berlangsung secara transparan serta menimbang berbagai pendapat dalam posisi setara. Berbagai bentuk dukungan juga diusahakan dari kedua pihak, baik berupa dukungan finansial maupun dukungan sosial. Melalui diskusi yang cukup intensif selama beberapa bulan akhirnya kami bersepakat untuk menjalankan Program Labuhan dengan tema dan bentuk beragam, sekaligus merespon rentangan isu yang luas, seperti perayaan atas sebuah gerakan kultural di Papua, krisis ekologi akibat pembangunan yang ugal-ugalan di pesisir Ambon, kehidupan sehari-hari para buruh migran di Kupang, hingga tawaran untuk melakukan intervensi sosial dan artistik pada sebuah museum etnografi di Maumere.

Upaya untuk melakukan desentralisasi pada institusi seni semacam ini perlu diuji coba dan sekaligus dievaluasi lebih jauh. Misalnya saja, apakah upaya semacam ini cukup efektif untuk mempersempit jurang serta memeratakan akses dan kesempatan bagi para pelaku seni yang tinggal di luar “pusat” yang selama ini dibayangkan? Bagaimana cara yang paling tepat agar desentralisasi semacam ini tidak hanya menjadi pemanis intelektual belaka? Atau bagaimana menghindari bentuk eksploitasi dan pembungkaman struktural yang kerap terjadi dalam lingkaran seni di Indonesia?

Kami sadar bahwa Program Labuhan pada Biennale Jogja XVI Equator #6 ini masih jauh dari desentralisasi ideal yang dibayangkan. Namun mewujudkan desentralisasi sebagai sebuah aksi institusional adalah sebuah upaya yang perlu didukung, dikembangkan, dan juga dievaluasi terus-menerus dalam ekosistem seni Indonesia di masa depan.